Appropriate radical groups, specifically Those people in political businesses that market the discourse of Islamic regulation; and
Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[12]
Praktik intelijen Indonesia pada era Orde Baru kerap dikenal sebagai "intelijen hitam"dimana intelijen beroperasi untuk mengatasi ancaman terhadap rezim penguasa.
Undang-undang tersebut tidak mengatur bagaimana koordinasi antarkomunitas intelijen tersebut dalam memberikan produksi intelijen kepada presiden.
produksi intelijen tersebut. Cara pandang pimpinan terhadap ancaman juga menjadi variabel produk intelijen tersebut digunakan atau tidak atau bisa karena perbedaan pandangan politik si pembuat kebijakan.
Begitupun lemahnya koordinasi komunitas intelijen dalam mengantisipias potensi ancaman ekonomi utamanya saat ini berupa penyelundupan,
The Regulation on Foundations provides that “social” foundations may work to benefit only their stakeholders, which might be inconsistent with public reward status. The wide phrase of “social” in this definition may well trigger a challenge in practice, since it is relevant to any not-for-revenue action.
Kultur intelijen yang tertutup dan profesional juga perlu diperkuat. Pengawasan yang ketat terhadap BIN diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Indonesia must do some thing to guidance Palestine from the brazen condition, Israel. It is not ample by way of political gimmick
Paska 27 tahun perjalanan panjang reformasi, cita-cita reformasi memang belum mati, tapi reformasi hidup dilingkungan yang sama sekali bukan habitatnya. Begitu pula wajah intelijen negara yang bopeng terjangkit virus “politik ugal-ugalan”, akibat Di Sini pandemi selama rezim Jokowi.
Regulasi yang kuat dan edukasi bagi investor dapat mengurangi risiko spekulasi berlebihan yang mendekati praktik perjudian.
It is actually noteworthy that Soeharto’s individuals crammed ABRI and all intelligence organizations, remaining de facto
Unofficial tallies of an incredible number of ballots from across Indonesia have indicated that Protection Minister Prabowo Subianto, a former typical accused of previous human rights violations, has received more than fifty five% of the vote in the presidential election on February 14, 2024. Ahead of the election, human rights specialists condemned the choice by Indonesia’s outgoing president, Joko Widodo (also known as Jokowi), to award the rank of honorary 4-star basic to Prabowo.
Menarik untuk disampaikan bahwa intelijen memiliki kekhasan tersendiri, jangan diartikan intelijen bagian dari militer atau polisi.